Oleh: Alexander Royce*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satu tahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkah tersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.
Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi pada kualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber daya manusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskan untuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatan kualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melalui refocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar beban APBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.
Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizi anak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karena itu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama ini justru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakat yang menghadapi kerentanan paling tinggi.
Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasi refocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat ini melakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisi penerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memiliki kebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembali cakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagian normal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitas program dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasan anggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaat yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskan kepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.
Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menilai bahwa langkah refocusing justru memberikan sinyal positif bagi keberlanjutan program MBG. Menurutnya, pasar selama ini menaruh perhatian besar terhadap besarnya kebutuhan anggaran program tersebut. Karena itu, kebijakan yang menitikberatkan pada efisiensi, tata kelola yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan dinilai dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal negara.
Liza juga menilai bahwa pembukaan peluang pendanaan alternatif melalui kemitraan, hibah, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi solusi yang konstruktif. Dengan strategi tersebut, pemerintah tetap dapat mempertahankan tujuan utama MBG tanpa harus bergantung sepenuhnya pada APBN. Menurutnya, pendekatan yang lebih moderat dalam memperluas jumlah penerima manfaat justru berpotensi meningkatkan efektivitas program dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Dalam konteks yang lebih luas, refocusing MBG mencerminkan kematangan pemerintah dalam mengelola program strategis nasional. Setelah fase awal yang berfokus pada pembangunan fondasi dan perluasan jangkauan, kini pemerintah memasuki tahap konsolidasi untuk memastikan program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berdampak nyata. Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan kelompok rentan sebagai prioritas utama.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuannya mengurangi kerentanan gizi dan meningkatkan kualitas generasi masa depan. Melalui refocusing anggaran yang lebih terarah, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa setiap kebijakan harus menghadirkan manfaat terbesar bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan tata kelola yang semakin baik, sasaran yang semakin tepat, dan dukungan fiskal yang lebih sehat, MBG berpeluang menjadi contoh bagaimana pemerintah mampu menggabungkan keberpihakan sosial dengan prinsip pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.
*) Pengamat Sosial