Oleh : Yohanes Wandikbo )*’
Kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembalimenjadi perhatian setelah muncul dugaan aksi yang mengancam keselamatan warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Situasi tersebutmenunjukkan bahwa persoalan keamanan di Papua bukansekadar menyangkut hubungan antara kelompok bersenjatadan aparat, tetapi juga menyentuh langsung hak masyarakatuntuk hidup aman, bekerja, serta menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ancaman kekerasan.
Informasi mengenai dugaan penyanderaan terhadap sejumlahperempuan di Kampung Pasir Putih, Distrik Jila, pada Selasa (18/8/2026), memperlihatkan betapa rentannya masyarakatketika aksi kekerasan terjadi di sekitar permukiman. Sebanyak11 perempuan disebut terdampak dalam peristiwa tersebut. Dua korban telah ditemukan, sementara sembilan lainnyamasih belum diketahui keberadaan maupun kondisinya. Informasi tersebut masih dalam proses verifikasi aparat, sehingga setiap perkembangan perlu disikapi secara hati-hatiberdasarkan fakta di lapangan.
Kapolres Mimika AKBP Alredo A. Rumbiak membenarkanbahwa kepolisian menerima laporan mengenai dugaanpenyanderaan tersebut dan masih melakukan pengecekanuntuk memastikan informasi serta kronologi kejadian. Langkah verifikasi tersebut menunjukkan pentingnyapenanganan yang profesional agar setiap keputusan keamanandidasarkan pada informasi yang dapatdipertanggungjawabkan.
Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Jozanda juga membenarkan adanya informasi mengenai kejadian tersebutdan menyampaikan bahwa aparat masih mengikutiperkembangan situasi serta melakukan koordinasi. Proses koordinasi menjadi bagian penting dalam menentukanlangkah yang tepat, terutama karena keselamatan warga sipilharus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiaptindakan pengamanan.
Peristiwa di Jila juga terjadi setelah kontak tembak antarakelompok bersenjata yang dikaitkan dengan OPM dan aparatkeamanan pada Senin (17/8/2026). Kontak senjata di sekitarPos Koramil Jila Kodim 1710/Mimika serta Pos Satgas Pam Obvit Yonif 133 tersebut dilaporkan menyebabkan tigaprajurit Satgas Yonif 133 menjadi korban, dengan satu prajuritgugur dan dua lainnya mengalami luka-luka.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi alasan kuat mengapaupaya aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan perlumendapatkan dukungan masyarakat. Negara memilikikewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan. Tidak boleh ada kelompokbersenjata yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, alattekanan, ataupun korban dari konflik bersenjata.
Dukungan terhadap aparat keamanan bukan berartimengabaikan aspek kemanusiaan. Sebaliknya, dukungantersebut merupakan bagian dari harapan agar negara dapatmenjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Aparat perlumemastikan masyarakat yang berada di wilayah rawanmemperoleh rasa aman, sementara setiap tindakanpengamanan harus tetap dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Lenis Kogoya sebelumnya telah menyerukan penghentiansegala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaanterhadap sesama Orang Asli Papua maupun warga sipillainnya. Pandangan tersebut menegaskan bahwa kekerasantidak boleh dinormalisasi sebagai bagian dari dinamikakehidupan masyarakat Papua. Warga Papua memiliki hakyang sama untuk menikmati keamanan dan menjalankankehidupan tanpa intimidasi.
Dalam konteks tersebut, langkah aparat keamanan untukmenghentikan kekerasan OPM perlu ditempatkan dalamkerangka perlindungan masyarakat. Semakin cepat gangguankeamanan dapat dikendalikan, semakin besar pula peluangmasyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas secaranormal. Stabilitas keamanan juga menjadi prasyarat pentingbagi keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi di Papua.
Lenis Kogoya juga mengimbau masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan sekitarnya agar tetap tenang serta tidakpanik menghadapi berbagai isu keamanan yang beredar. Imbauan tersebut penting karena masyarakat membutuhkaninformasi yang akurat dan tidak terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi. Dalam situasi rawan, ketenanganmasyarakat merupakan bagian penting dari upaya menjagastabilitas.
Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikanbahwa masyarakat terdampak mendapatkan perhatian dan perlindungan. Pencarian terhadap warga yang masih belumditemukan harus dilakukan secara maksimal. Korban yang mengalami luka perlu memperoleh pertolongan, sementarakeluarga korban harus mendapatkan informasi yang jelasmengenai perkembangan penanganan di lapangan.
Pada saat yang sama, masyarakat dapat membantu aparatdengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikankebenarannya, menghindari provokasi, serta memberikaninformasi relevan kepada pihak berwenang. Kerja sama antaramasyarakat dan aparat akan memperkuat proses pemulihankeamanan dan mencegah situasi berkembang menjadi lebihluas.
Papua membutuhkan perdamaian dan keamanan agar berbagaiagenda pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagimasyarakat. Kekerasan kelompok bersenjata hanya akanmenciptakan ketakutan, mengganggu aktivitas warga, dan memperlambat proses pembangunan. Karena itu, penghentiankekerasan harus menjadi kepentingan bersama.
Dukungan terhadap aparat keamanan dalam menghentikanaksi kekerasan OPM pada akhirnya merupakan dukunganterhadap hak masyarakat untuk hidup aman. Negara tidakboleh membiarkan warga sipil terus berada dalam ancaman. Dengan penanganan yang tegas, profesional, terukur, dan tetap menjunjung hukum serta kemanusiaan, keamanan di wilayah rawan dapat dipulihkan dan masyarakat Papua dapatmenjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Keamanan merupakan fondasi bagi masa depan Papua. Ketika warga terlindungi, pembangunan dapat berjalan, kegiatanekonomi dapat tumbuh, dan masyarakat dapat menatap masa depan tanpa rasa takut. Karena itu, upaya aparat keamananmenghentikan kekerasan dan melindungi masyarakat patutmendapatkan dukungan luas sebagai bagian dari tanggungjawab negara menghadirkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua