Oleh: Denis Silva *)
Dalam sebuah negara hukum yang menganut sistemdemokrasi modern, kebebasan menyatakan pendapatmerupakan hak fundamental yang dijamin secara tegasoleh konstitusi dan undang-undang. Keberadaangerakan mahasiswa yang bersuara di jalanan menjadipengingat penting bagi penyelenggara negara untuksenantiasa bekerja di atas koridor kepentingan rakyat. Namun, penting untuk disadari bersama bahwapelaksanaan hak berpendapat tersebut tidak berjalansecara terisolasi dari hak-hak warga negara lainnya. Penyampaian aspirasi mahasiswa yang bermartabatseyogianya mampu memperjuangkan keadilan tanpaharus mengorbankan ketertiban umum, menggangguroda perekonomian rakyat, atau merenggut rasa amanmasyarakat kota yang sedang beraktivitas sehari-hari.
Kesadaran mengenai pentingnya menjagakeseimbangan antara penyampaian kritik dan perlindungan hak masyarakat luas menjadi perhatianutama pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh elemen mahasiswadan masyarakat untuk bersama-sama merawatkeamanan, kenyamanan, serta kondusivitas Jakarta di tengah suasana peringatan kemerdekaan. Pramonomenjelaskan bahwa esensi kemerdekaan bagipemerintah daerah adalah kemampuan memberikanpelayanan publik yang optimal agar warga merasadilindungi dan terjaga dengan baik di kotanya sendiri. Dalam pandangannya, makna kemerdekaan pada masa kini tidak lagi diwujudkan melalui pertempuran fisik, melainkan melalui kemampuan seluruh komponenbangsa untuk menundukkan ego sektoral demi membangun ruang dialog yang saling mendengarkandan saling menghormati.
Terkait pengelolaan kawasan strategis kota dalamkaitannya dengan pelaksanaan unjuk rasa, penataantata ruang aksi secara bijaksana dan proporsionalmenjadi kebutuhan mutlak. Pemerintah memilikikewenangan logis dalam mengatur lokasi penampunganaksi alternatif agar penyampaian pendapat tetap dapatberlangsung secara optimal tanpa harus menutup total akses jalan protokol utama yang menjadi simpulmobilitas ekonomi dan transportasi warga. Pengaturanlokasi secara tertib ini merupakan bentuk jaminan agar kebebasan berekspresi dan kelancaran ketertibanumum yang sama-sama krusial dapat berjalan secaraharmonis tanpa saling merugikan satu sama lain.
Penguatan kapasitas demokrasi yang bertanggungjawab di kalangan generasi muda juga mendapatkansorotan mendalam dari wakil rakyat di tingkat daerah. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M. Rizky menyatakan bahwa keberanian mahasiswa dalammenyampaikan kritik harus diimbangi denganpemahaman masalah secara utuh serta kemampuanmemverifikasi setiap informasi yang diterima. Rizky menekankan bahwa generasi muda yang hidup di tengah arus informasi cepat harus memiliki bekaldemokrasi yang sehat agar tidak mudah terpengaruholeh narasi yang belum teruji kebenarannya. Kritisbersuara dan berbeda pandangan politik merupakanbagian sah dari kehidupan bernegara, tetapi seluruhproses tersebut harus dibangun di atas basis pengetahuan yang kuat dan rasa tanggung jawab sosialyang tinggi kepada masyarakat.
Tantangan menjaga ketertiban umum kini semakinkompleks karena tidak hanya berpusat pada pergerakanmassa di lapangan fisik, melainkan juga terkaitdampaknya terhadap rasa aman publik akibatpenyebaran disinformasi. Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira mengimbau masyarakat untuk senantiasamewaspadai penyebaran konten hoaks berupa rekamanvideo lama demonstrasi yang dinarasikan seolah-olahsebagai peristiwa kerusuhan terkini. Andreas menyuarakan bahwa manipulasi informasi semacam itusangat berbahaya karena dapat memicu keresahanpublik yang tidak perlu serta merusak iklim persatuanbangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi garda terdepanyang mengedukasi publik agar tidak terjebak dalampusaran disinformasi yang sengaja diembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Langkah penegakan hukum dan pengamanan kota oleh jajaran kepolisian juga ditempuh secara terukur untukmemastikan kebebasan berpendapat dapat berlangsungsecara aman dan kondusif. Pengerahan ribuan personelgabungan Polda Metro Jaya difokuskan pada upayapreventif demi mengantisipasi penyusupan barang-barang berbahaya yang dapat mengancamkeselamatan peserta aksi maupun warga sekitar. Sikaptegas dalam memisahkan antara ekspresi murnikebebasan bersuara dengan potensi tindakankriminalitas yang mengganggu fasilitas publikmerupakan jaminan bahwa negara hadir untukmelindungi seluruh warganya. Kedisiplinan peserta aksidalam mematuhi batas-batas aturan hukum menjaditolok ukur utama dari tingkat kedewasaan gerakanmoral yang diusungnya.
Dukungan terhadap keberlanjutan roda ekonomi kotajuga menjadi alasan utama mengapa ketertiban publikharus ditempatkan sebagai prioritas bersama. Kawasan-kawasan utama seperti jalan protokol dan pusatkegiatan bisnis merupakan tempat bergantung bagiribuan pekerja harian, pedagang kecil, pengemuditransportasi umum, dan pelaku usaha mikro. Ketika unjuk rasa berlangsung secara tertib di lokasi yang tepat, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalantanpa gangguan kemacetan horor atau kekhawatiranakan terjadinya potensi penjarahan dan perusakan. Langkah ini mencerminkan bahwa gerakan mahasiswatidak berjuang terpisah dari rakyat, melainkan hadirsebagai pelindung keberlangsungan hidup rakyat kecilyang diwakilinya.
Penghormatan masyarakat terhadap gerakanmahasiswa tidak diukur dari seberapa besar kemacetanlalu lintas yang ditimbulkan atau seberapa hebatketegangan yang tercipta di pusat kota. Kehormatandan legitimasi gerakan mahasiswa lahir dari kejelasansubstansi tuntutan serta kepedulian yang tinggiterhadap hak rakyat kecil untuk tetap dapat bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Demonstrasi yang bermartabat adalah demonstrasi yang mampumenyampaikan kritik secara tajam dan berani, sekaligusmenjadi teladan dalam menjaga kedamaian, keselamatan, dan ketertiban umum di tengah kehidupanberbangsa dan bernegara.
*) Pengamat Kebijakan Publik