Oleh: Siti Aulia Putri*
Keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah patut mendapat apresiasi. Melalui program Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP), semakin banyak masyarakat yang berhasil memiliki hunianlayak dengan cicilan terjangkau. Bahkan, sepanjang tahun terakhir, berbagai kebijakan sektorperumahan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan meningkatnya penyaluran rumah subsididan tingginya antusiasme generasi muda untuk memiliki rumah pertama mereka.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidimelalui skema FLPP telah mencapai 77.532 unit hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebutsetara dengan 22,15 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidisepanjang tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program perumahan rakyat terusbergerak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.
Menariknya, kelompok usia 19 hingga 25 tahun atau kalangan Milenial dan Gen Z menjadipenerima manfaat terbesar program tersebut. Sebanyak 28.060 unit rumah atau sekitar 36,19 persen dari total penyaluran tahun ini telah dimanfaatkan oleh generasi muda. Fakta tersebutmemperlihatkan tingginya kebutuhan rumah pertama di kalangan usia produktif dan semakinbesarnya minat mereka terhadap program pembiayaan yang didukung pemerintah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai penyaluran bantuan pembiayaan rumahsubsidi melalui FLPP terus menunjukkan perkembangan yang positif. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera tidak hanya melakukan pemantauan terhadap bank penyalur dan asosiasi pengembang, tetapi juga terus memperluas sosialisasi kepada masyarakat berpenghasilanrendah agar semakin banyak yang dapat mengakses program tersebut.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BP Tapera dengan 36 bank penyalurdan 21 asosiasi pengembang. Realisasi FLPP telah tersebar di 8.859 kawasan perumahan subsidiyang dibangun oleh 9.163 pengembang pada 375 kabupaten dan kota di 35 provinsi di Indonesia. Luasnya jangkauan program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkanpemerataan akses perumahan bagi masyarakat.
Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar rumah subsidi FLPP. Hinggapertengahan Juni 2026, BTN telah menyalurkan pembiayaan bagi 37.657 unit rumah atau sekitar48,56 persen dari total realisasi nasional. Posisi berikutnya ditempati kelompok bank syariah nasional dengan 19.088 unit rumah atau 24,61 persen. Sementara Bank BRI menyalurkan 6.275 unit rumah, Bank BNI sebanyak 5.608 unit, dan Bank Mandiri sebanyak 2.755 unit.
Kontribusi besar juga datang dari kalangan pengembang. Real Estat Indonesia (REI) menjadiasosiasi dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai 32.026 unit rumah atau sekitar 41,3 persendari total realisasi FLPP. Selanjutnya terdapat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit rumah atau 29,72 persen, diikutiHimpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) dengan 10.426 unitatau 13,44 persen. Adapun Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) berkontribusi sebanyak 3.532 unit, sedangkan PI mencatat realisasi 2.475 unit rumah.
Dilihat dari jenis pekerjaan, karyawan swasta menjadi kelompok penerima manfaat terbesardengan jumlah 52.592 unit rumah atau sekitar 67,83 persen dari total penyaluran. Kelompokwiraswasta memperoleh 12.699 unit rumah atau 16,38 persen, pegawai negeri sipil sebanyak6.343 unit atau 8,18 persen, kelompok pekerjaan lainnya mencapai 4.723 unit atau 6,09 persen, sedangkan anggota TNI dan Polri memperoleh 1.175 unit rumah atau sekitar 1,52 persen.
Heru Pudyo Nugroho optimistis penyaluran rumah subsidi akan terus meningkat hingga akhirtahun. Menurutnya, koordinasi dan pemantauan terhadap bank penyalur maupun asosiasipengembang terus dilakukan agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapaisecara maksimal.
Di sisi lain, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan kenaikan BI Rate menjadi 5,5 persen tidak akan memengaruhi bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa bunga FLPP untuk rumah tapak tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor kredit, sedangkan bunga rumah susun subsidi tetap berada pada level 6 persen selama masa pinjaman.
Sri Haryati juga memastikan kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia tidak akanmengganggu berbagai program perumahan bersubsidi yang dijalankan pemerintah dalammendukung Program 3 Juta Rumah. Selain FLPP, program Bantuan Stimulan PerumahanSwadaya (BSPS) dan pembangunan rumah susun yang dibiayai pemerintah tetap akan berjalansesuai rencana.
Kepastian tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang tengah merencanakan pembelianrumah subsidi. Di tengah tren kenaikan suku bunga yang umumnya berdampak terhadap kreditperbankan, pemerintah tetap menjaga agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperolehakses pembiayaan yang terjangkau dan stabil.
Pada akhirnya, tingginya partisipasi generasi muda dalam program rumah subsidi menjadi sinyalpositif bagi masa depan sektor perumahan Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perlu terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendahdapat memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas, sehingga cita-cita pemerataankepemilikan hunian bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
*Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Perumahan dan Pembangunan Daerah