Oleh: Moeini Syakir *)
Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kendala biaya. Kehadirannya bukan sekadar program biasa, melainkan langkah konkret pemerintah dalam menjawab permasalahan kesenjangan pendidikan yang selama ini masih dirasakan banyak kalangan.
Lewat Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga memberikan tempat tinggal dan kehidupan yang lebih terarah bagi siswa-siswa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Program ini menjadi angin segar di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional yang sering kali masih bersinggungan dengan masalah ekonomi. Di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf, Kementerian Sosial tengah mematangkan peluncuran Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga dirancang sebagai model pendidikan yang menekankan pembentukan karakter dan keterampilan hidup, melalui pendekatan berasrama dan pembelajaran terpadu.
Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa para lulusan Sekolah Rakyat akan menerima ijazah yang memiliki legalitas setara dengan yang dikeluarkan oleh sekolah formal pada umumnya. Sertifikat kelulusan tersebut akan diterbitkan oleh sekolah masing-masing, dan status Sekolah Rakyat sudah tercatat secara resmi dalam data pokok pendidikan nasional. Hal ini membuktikan bahwa program tersebut bukanlah eksperimen semata, melainkan bagian dari sistem pendidikan formal yang diakui pemerintah.
Peluncuran perdana program ini dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 ini, dengan 53 unit Sekolah Rakyat dari target 200 sekolah yang mulai beroperasi pada Juli 2025 ini. Program ini telah diatur secara resmi dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kehadiran regulasi tersebut menjadi bukti kuat bahwa negara hadir dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari visi besar pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dan memberi peluang bagi anak-anak miskin agar tidak terjebak dalam lingkaran nasib yang sama.
Presiden meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mengubah kehidupan rakyat kecil, dan karenanya, Sekolah Rakyat dijadikan sebagai proyek percontohan nasional yang akan terus dikembangkan ke berbagai daerah di Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun turut memberikan perhatian serius terhadap jalannya program ini. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Doktor Soeharso di Surakarta, Gibran melihat langsung fasilitas-fasilitas yang disediakan, mulai dari ruang kelas, ruang makan, hingga asrama.
Gibran turut meluangkan waktu untuk berbincang langsung dengan para siswa yang sedang menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Dalam keterangannya, ia menyampaikan harapan agar jangkauan Sekolah Rakyat dapat terus diperluas dan kualitas pendidikannya terus ditingkatkan, sehingga seluruh anak Indonesia dapat menikmati pendidikan yang berkualitas secara merata, tanpa ada yang tertinggal.
Langkah ini tentu menandai titik balik penting dalam reformasi pendidikan nasional, di mana pemerintah menempatkan anak-anak dari keluarga miskin sebagai prioritas utama dalam kebijakan pendidikan. Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga rumah kedua yang mampu menumbuhkan semangat, karakter, dan harapan bagi para siswanya. Anak-anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah kini memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif dan mendukung.
Dalam praktiknya, Sekolah Rakyat menggunakan dua kurikulum yang berjalan secara paralel. Kurikulum pertama adalah kurikulum formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum ini mencakup pelajaran umum sebagaimana yang diajarkan di sekolah konvensional. Sementara itu, kurikulum kedua merupakan kurikulum boarding atau kurikulum asrama, yang dirancang untuk membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta keterampilan hidup yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan.
Penerapan kurikulum ganda ini menjadi nilai tambah dari Sekolah Rakyat, karena tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pembinaan kehidupan sosial. Dengan sistem berasrama, siswa mendapatkan pengawasan, bimbingan, dan penguatan nilai-nilai kehidupan secara intensif, yang pada akhirnya membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan berdaya saing.
Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, pemerintah memberi ruang bagi anak-anak dari keluarga termiskin untuk menggapai cita-cita mereka. Tidak lagi ada alasan bagi mereka untuk tertinggal hanya karena faktor ekonomi. Sekolah ini menjadi wujud nyata dari keadilan sosial di sektor pendidikan, memberikan akses dan fasilitas yang sama bagi setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Kini, saatnya seluruh elemen masyarakat memberikan dukungan terhadap program ini. Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa masa depan yang lebih baik bisa dibangun dari pendidikan yang merata dan inklusif. Anak-anak miskin bukanlah beban, melainkan aset bangsa yang harus dipelihara dan diberdayakan. Dukungan publik, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha, sangat diperlukan agar program ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah hak istimewa, melainkan hak dasar setiap anak Indonesia. Dengan terus memperluas jangkauan program ini, kita bersama-sama menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun anak yang tertinggal dari kemajuan bangsa hanya karena kemiskinan.
*) Pemerhati Kebijakan Publik