BERITANYA ORANG BENGKULU
Oleh : Andhika Utama)* Reformasi sistem hukum pidana nasional kembali menemukan momentumnya melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah menjadi perhatian publik dan kalangan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan KUHAP ini dinilai sangat krusial untuk menjawab…
Oleh : Lina Kurniawati )* Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 menandai lembaran baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Diadakan di Rio de Janeiro,…
)* Oleh: Aulia Sofyan Harahap Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen dalam memberantas praktik judi daring yang kian merajalela di tengah masyarakat. Sejumlah lembaga negara bahu membahu menangani ancaman ini, mulai…
Oleh: Landres Octav Pandega *) Keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS pada awal 2025 menandai era baru dalam diplomasi luar negeri dan strategi pembangunan nasional. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17…
Jakarta – Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus memperkuat langkah pemberantasan praktik judi daring di Indonesia. Salah satu upaya konkret terbaru adalah penghentian sementara terhadap lebih…
Rio De Janeiro – Presiden RI, Prabowo Subianto resmi mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan bergengsi yang dimulai Minggu pagi waktu setempat…
Rio De Janeiro – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio De Janeiro, Brasil, sebagai wakil Indonesia yang baru saja menjadi anggota…
JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara aktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-tang Hukum…
Jakarta – Pemerintah terus mendorong pembaruan sistem hukum nasional guna mewujudkan tata kelola peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif. Salah satu langkah konkret dalam upaya tersebut tercermin melalui…