Oleh: Bara Winatha*)
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mendapat perhatian seiring proses pembahasannya di DPR. Regulasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 tersebut dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kehadiran aturan ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara serta masyarakat.
Kasubdit II Direktorat Pencegahan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Kombes Affandi Eka Putra, mengatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurut Affandi, keberadaan undang-undang tersebut dapat membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif sekaligus menghadirkan efek jera bagi pelaku. Dukungan aparat penegak hukum ini memperlihatkan bahwa instrumen perampasan aset dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat hasil penegakan hukum.
RUU Perampasan Aset pada dasarnya membawa gagasan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Kejahatan korupsi juga berkaitan erat dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Apabila hasil kejahatan tersebut masih dapat dikuasai atau dinikmati pelaku, maka pemberantasan korupsi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Karena itu, mekanisme perampasan aset menjadi penting untuk memastikan hasil tindak pidana tidak tetap menjadi keuntungan bagi pelaku.
Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kepastian hukum bagi aparat dalam menjalankan tugas penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana. Selama aturan khusus belum disahkan, aparat masih bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik, diharapkan proses penegakan hukum terhadap hasil kejahatan dapat memiliki dasar yang semakin jelas dan mampu memperkuat pemulihan kerugian negara.
Namun, efektivitas RUU Perampasan Aset tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Perampasan aset merupakan kewenangan yang memiliki konsekuensi besar sehingga membutuhkan mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat diawasi. Kejelasan mengenai objek aset yang dapat dirampas, prosedur pembuktian, kewenangan aparat, serta mekanisme keberatan menjadi aspek yang penting agar aturan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mantan Hakim Agung periode 2011-2018, Gayus Lumbuun, mengatakan pengesahan RUU Perampasan Aset perlu diberikan kesempatan untuk diproses melalui fungsi legislasi DPR. Menurut Gayus, perbedaan pendapat di masyarakat merupakan hal yang wajar dalam proses pembentukan undang-undang. Ia menilai tidak ada regulasi yang sejak awal benar-benar sempurna karena kekurangan dalam suatu undang-undang dapat diperbaiki melalui evaluasi dan mekanisme hukum setelah aturan tersebut berlaku.
Pandangan Gayus menempatkan proses legislasi sebagai ruang untuk menyempurnakan substansi RUU Perampasan Aset. Artinya, perdebatan yang muncul tidak harus dipandang sebagai hambatan, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pengujian terhadap kualitas regulasi. Semakin banyak masukan yang diterima dalam pembahasan, semakin besar peluang lahirnya aturan yang mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
Dari sisi masyarakat dan lembaga keagamaan, Ketua MUI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Wahiduddin Adams, mengatakan Majelis Ulama Indonesia telah memiliki pandangan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Tasikmalaya, pada 1 Juli 2012. Pandangan tersebut menjadi salah satu pijakan MUI dalam merespons pembahasan RUU Perampasan Aset yang saat ini masuk dalam Prolegnas 2026.
Wahiduddin mengatakan prinsip yang dirumuskan MUI menempatkan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi sebagai aset yang harus diambil negara karena diperoleh melalui cara yang tidak sah. Sebaliknya, aset yang terbukti tidak berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pemiliknya dan tidak boleh dirampas negara. Prinsip tersebut menunjukkan pentingnya pembedaan antara harta hasil kejahatan dan harta yang diperoleh secara sah.
MUI siap memberikan masukan apabila dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pembentukan undang-undang agar regulasi yang dihasilkan dapat dipahami, diterima, dan dipertanggungjawabkan bersama. MUI juga mengapresiasi masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2026 serta target penyelesaiannya paling lambat 15 Desember 2026.
Pembahasan RUU Perampasan Aset perlu diarahkan pada keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hukum. Regulasi yang kuat bukan sekadar aturan yang memudahkan negara mengambil aset, tetapi juga aturan yang mampu memastikan bahwa aset yang dirampas memang berkaitan dengan tindak pidana dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan.
RUU Perampasan Aset menjadi babak baru pemberantasan korupsi yang lebih efektif akan mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu memperkuat pemulihan kerugian negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan pembahasan yang terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menghasilkan sistem yang lebih efektif dalam mengejar hasil kejahatan korupsi. Bagi masyarakat, memahami RUU ini berarti memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi hukuman. RUU Perampasan Aset dapat menjadi salah satu fondasi penting menuju pemberantasan korupsi yang lebih kuat, efektif, dan berkeadilan.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan