Oleh: Maulida Alfi )*
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalammemastikan hak atas perumahan yang layak bagi seluruhrakyat, terutama bagi keluarga muda dan kelompokberpenghasilan rendah. Melalui program rumah subsidiyang dikelola Kementerian Perumahan dan KawasanPermukiman (PKP), negara hadir untuk menjawabtantangan kepemilikan hunian yang masih menjadipersoalan serius di Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai bahwa program inibukan semata-mata urusan pembangunan fisik, melainkanperwujudan keadilan sosial yang nyata. Ia memandangbahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerjainformal seperti sopir, asisten rumah tangga, petani, buruhmigran, hingga wartawan, layak mendapatkan aksesterhadap rumah pertama yang terjangkau. Penyerahanrumah secara simbolis kepada berbagai profesi di beberapa daerah menjadi bagian dari pendekatan yang menyeluruh dan adil.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar kuatpelaksanaan kebijakan ini. Presiden meminta agar setiapprogram benar-benar pro rakyat dan menyentuh merekayang paling membutuhkan. Dalam konteks tersebut, rumah subsidi diposisikan bukan hanya sebagai solusitempat tinggal, tetapi sebagai instrumen negara dalammenjamin kesejahteraan awal sebuah keluarga.
Pelaksanaan program juga dibarengi dengan insentifkebijakan yang konkret, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sertabiaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dapatdigratiskan oleh kepala daerah. Maruarar mendorongkepala daerah yang belum mengeluarkan kebijakanpendukung ini agar segera menyesuaikan diri untukmemastikan manfaat program dapat dirasakan secaramenyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Di sisi lain, akses pembiayaan rumah bagi keluarga mudajuga didukung oleh sektor keuangan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi salah satulembaga keuangan yang aktif dalam penyaluran KreditPemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas LikuiditasPembiayaan Perumahan (FLPP). Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menegaskan bahwapenyaluran ini merupakan bagian dari strategi jangkapanjang BRI untuk memperluas akses perumahan yang inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada tahun 2025, BRI menargetkan pembiayaan untuk17.701 unit rumah dengan total plafon Rp2,92 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnyadan menjadi bentuk nyata dari kontribusi sektor swastadalam mendukung program prioritas nasional. Sejak 2022 hingga 2024, BRI telah menyalurkan lebih dari 57 ribu unit rumah dengan nilai pembiayaan hampir Rp9,1 triliun, sebuah bukti peran aktif sektor keuangan dalammendukung pembangunan yang berkeadilan.
Agustya menyampaikan bahwa BRI juga memperluasjangkauan ke berbagai sektor, baik formal maupuninformal. Melalui kerja sama dengan instansi pemerintahdan perusahaan seperti PT Bluebird Tbk, BRI memberikanakses pembiayaan kepada ASN, pegawai kementerian, serta pengemudi taksi. Upaya ini diharapkan mampumenjangkau kelompok keluarga muda dari berbagai latarbelakang pekerjaan yang selama ini menghadapi kesulitandalam membeli rumah pertama mereka.
Di sisi regulasi, pemerintah melalui Kementerian PKP terus menyempurnakan kebijakan agar tepat sasaran. Direktur Jenderal Perumahan dan PermukimanPerkotaan, Sri Haryati, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak sejarah dengan kuota KPR FLPP yang ditingkatkan menjadi 350 ribu unit rumah. Ini menunjukkandukungan penuh dari berbagai pihak termasukKementerian Keuangan, Bank Indonesia, sertapemerintah daerah.
Sri Haryati menambahkan bahwa untuk memastikanketepatan sasaran, pemerintah telah menerbitkan regulasiyang menetapkan batas maksimal penghasilan bagikategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Individu yang belum menikah masuk kategori MBR apabila penghasilannya tidak lebih dari Rp12 juta per bulan, sementara yang sudah menikah maksimal Rp14 juta per bulan. Ketentuan ini dirancang agar program rumah subsidi menyentuh kelompok yang benar-benarmembutuhkan.
Lebih jauh, pemerintah juga menyediakan subsidi uangmuka sebagai bentuk kemudahan tambahan. Hal inimenjadi dorongan signifikan bagi pasangan muda yang masih membangun kestabilan finansial untuk memilikirumah pertama. Selain itu, dengan adanya tenor kredithingga 20 tahun dan suku bunga tetap maksimal 5 persen, program FLPP memberikan kemudahan yang jauhlebih terjangkau dibandingkan skema KPR komersial.
Program rumah subsidi tidak hanya memberikan dampaksosial dalam bentuk peningkatan kualitas hidup keluargamuda, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomilokal. Konstruksi massal perumahan membuka lapangankerja, memacu produksi bahan bangunan, danmerangsang pertumbuhan pelaku usaha kecil di sekitarkawasan hunian baru. Keberadaan perumahan yang terencana juga mendukung tata ruang kota dan menekanurbanisasi liar.
Langkah strategis pemerintah ini tidak dapat dilepaskandari sinergi berbagai pihak. Kementerian PKP, BRI, danpara pemangku kepentingan lainnya telah menjadikanprogram ini sebagai model kolaborasi antara sektor publikdan swasta yang efektif. Program rumah subsidi kinimenjelma menjadi simbol harapan bagi generasi muda, yang sebelumnya terkendala mengakses rumah karenaketerbatasan ekonomi.
Dengan arah kebijakan yang tegas, skema pembiayaanyang berpihak, serta komitmen lintas sektor yang solid, pemerintah membuktikan bahwa kebijakan perumahanbukan sekadar pembangunan fisik. Rumah subsidi adalahfondasi keadilan sosial yang konkret—tempat di mana keluarga muda Indonesia dapat membangun kehidupanyang lebih bermartabat, aman, dan penuh harapan.
Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial MadaniInstitute