Jakarta – Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LPP PB PMII) menyoroti pentingnya jaminan akses pangan sebagai pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Direktur LPP PB PMII, Muhaimin Abdul Basit, menilai bahwa langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan memperkuat distribusi logistik nasional merupakan upaya strategis yang perlu terus diperkuat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Saat ini masyarakat di wilayah 3T sudah bisa mendapatkan pangan secara normal dengan harga yang setara dengan wilayah lain seperti di Pulau Jawa. Ini adalah bukti kehadiran negara,” ujar Muhaimin.
Ia menilai berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat distribusi pangan, termasuk melalui dukungan logistik dan kebijakan stabilisasi harga, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selama ini, perbedaan harga yang cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Muhaimin menjelaskan bahwa subsidi logistik dan intervensi distribusi yang dilakukan pemerintah mampu mengurangi kesenjangan harga antarwilayah. Dengan semakin baiknya akses pangan di daerah terpencil, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga.
Selain itu, operasi pasar yang dilakukan secara berkala juga dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Stabilitas harga pangan tidak hanya membantu rumah tangga dalam mengelola pengeluaran, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada kestabilan harga bahan baku.
Ke depan, LPP PB PMII menilai penguatan teknologi pertanian menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menekan biaya produksi, serta mempercepat proses budidaya sehingga hasil panen dapat meningkat secara signifikan.
“Kami berkomitmen untuk mengawal kebijakan pangan, memberikan masukan konstruktif ke pemerintah pusat maupun daerah, dan memastikan alih teknologi pertanian ini benar-benar sampai ke tingkat bawah, seperti yang baru-baru ini kami pantau di Lampung,” tegasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, petani milenial, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, penguatan sektor pangan diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.