Oleh: Yohanes Wandikbo )*
Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang statusnyatelah sah dan final, baik secara hukum nasional maupun pengakuan internasional. Dalamperjalanan sejarah bangsa, integrasi Papua ke dalam NKRI bukan hanya menjadi bagian dariproses politik dan diplomasi, tetapi juga mencerminkan tekad bersama untuk menjagakeutuhan wilayah serta memperkuat persatuan nasional. Narasi ini penting untuk terusditegaskan di tengah berbagai dinamika yang berupaya memunculkan keraguan terhadaplegitimasi tersebut.
Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Papua tidak hanya menjadi aset penting bagi Indonesia, tetapi juga simbol keberagaman yang harus dijaga. Sejak integrasi pada tahun 1969, berbagai resolusi internasional telah mengakuiPapua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa tidakada ruang bagi perdebatan mengenai status Papua dalam kerangka hukum global. PemerintahIndonesia secara konsisten menjadikan landasan hukum tersebut sebagai pijakan dalammerancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI, Ali Kabiay, menilai bahwaintegrasi Papua ke dalam NKRI merupakan jalan yang telah ditakdirkan dan menjadianugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ia memandang bahwa posisi Papua sebagai bagianintegral Indonesia harus dijaga bersama oleh seluruh elemen bangsa, baik pemerintahmaupun masyarakat Papua sendiri. Dalam pandangannya, menjaga keutuhan ini bukansekadar kewajiban konstitusional, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral untukmemastikan masa depan generasi Papua yang lebih baik.
Lebih jauh, sebagai bagian dari NKRI, Papua tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional mengatur berbagai aspek kehidupanmasyarakat, mulai dari politik hingga sosial budaya. Di sisi lain, pengakuan hukuminternasional semakin memperkuat posisi Papua sebagai bagian sah Indonesia. Dengandemikian, upaya-upaya yang mencoba menggugat status tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi hukum maupun realitas geopolitik.
Pemerintah pusat sendiri telah menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan Papua melalui berbagai program pembangunan. Infrastruktur terus dibangun untuk membukaketerisolasian wilayah, akses pendidikan diperluas guna meningkatkan kualitas sumber dayamanusia, serta layanan kesehatan ditingkatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Program-program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup, tetapi juga memperkuat integrasi sosial serta menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh wargaPapua.
Kebijakan otonomi khusus menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuantersebut. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepadadaerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhanmasyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalammemastikan bahwa pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, di tengah berbagai kemajuan tersebut, masih terdapat narasi yang berusahamemelintir sejarah dan memicu konflik. Peringatan terkait integrasi Papua kerapdimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan pandangan yang tidak sesuaidengan fakta hukum dan sejarah. Narasi semacam ini berpotensi menimbulkan keresahanserta menghambat upaya pembangunan yang tengah berjalan.
Tokoh adat Sentani sekaligus Ketua Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera, Jhon Maurits Suebu, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang keliru. Ia menekankan bahwa konflik hanya akan merugikan masyarakat Papua sendiri dan memperlambat pembangunan yang sangat dibutuhkan. Dalam pandangannya, kebutuhanutama masyarakat saat ini adalah stabilitas, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan, bukan perdebatan identitas yang berkepanjangan.
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mengikuti ajakan pihak-pihak yang tidakbertanggung jawab yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Menurutnya, menjagakedamaian adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat berjalandengan optimal. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga situasikeamanan dan ketertiban, sehingga Papua tetap menjadi tanah yang damai dan sejahtera.
Pernyataan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan kehidupanyang lebih baik dalam bingkai NKRI. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagikeberlanjutan pembangunan, dan hal ini hanya dapat terwujud jika seluruh pihak memilikikomitmen yang sama untuk menjaga persatuan. Dalam konteks ini, peran tokoh masyarakat, adat, dan pemuda sangat penting sebagai garda terdepan dalam merawat harmoni sosial.
Papua adalah harta berharga bagi Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendorongkemajuan bangsa. Kekayaan alam, keanekaragaman budaya, serta posisi strategisnyamenjadikan Papua sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, menjaga integritas Papua sebagai bagian dari NKRI bukan hanya tanggung jawabpemerintah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.
Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan masyarakat, serta komitmen pemerintah yang berkelanjutan, Papua sebagai bagian sah dan final dari NKRI adalah realitas yang tidak dapatdibantahkan. Ke depan, yang dibutuhkan adalah sinergi dan kolaborasi untuk memastikanbahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Dalamsemangat persatuan, Papua akan terus menjadi bagian yang kokoh dalam perjalananIndonesia menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua