Oleh: Hazel Aisyah S.
Program publik berskala nasional tidak pernah selesai hanyadengan diluncurkan. Semakin besar cakupan sebuah program, semakin penting kemampuan pemerintah mengevaluasi, menemukan kelemahan, lalu memperbaikinya. Dalamperspektif kebijakan publik, justru kapasitas untuk melakukankoreksi merupakan salah satu indikator kematangan tata kelola.
Hal tersebut kini terlihat dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melalui fase perluasanpelayanan, pemerintah mulai memperkuat kualitasimplementasi melalui pembenahan data penerima manfaat, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan koordinasi pusat dan daerah, evaluasi sumberdaya manusia, hingga penguatan peran sekolah.
Salah satu pembenahan paling fundamental dilakukan pada data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) kinimemperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data MBG dengan data kependudukan Dukcapil.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwapemerintah ingin mengetahui bukan sekadar jumlah penerimamanfaat, melainkan siapa yang menerima. Maka, tidak hanyadata kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapapenerima manfaatnya, bisa terdata.
Langkah tersebut sangat penting. Prinsip one person, one beneficiary memungkinkan pemerintah mencegah data gandasekaligus memperoleh gambaran faktual mengenai jangkauanprogram.
Kepala BGN Sudaryono sendiri terbuka mengenaiditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara pencatatanadministratif dan pelayanan faktual. Respons terhadap temuantersebut bukan menutupinya, melainkan melakukanpencocokan dan pemutakhiran data bersama pemerintahdaerah. Pihaknya menegaskan BGN siap berkolaborasi, siapberkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepaladaerah.
Keterbukaan mengidentifikasi kekurangan semacam ini perludilihat sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan. Program publik yang sehat bukanlah program yang diklaimtidak memiliki persoalan, tetapi program yang memilikimekanisme untuk menemukan persoalan dan mengoreksinya.
Lebih jauh, integrasi data membuka peluang MBG memasukipendekatan outcome-based policy. Data penerima dapatdikaitkan dengan perkembangan kesehatan sehinggapemerintah tidak berhenti menghitung jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan beratbadan, tinggi badan, dan indikator gizi penerima manfaat.
Pembenahan berikutnya adalah memperpendek jarak antarapengawasan dan penerima manfaat. Pengamat KebijakanPublik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai evaluasi SDM yang dilakukan pimpinan baru BGN merupakan langkah progresif. Namun pembenahan tersebut perlu diteruskan melalui sistempengawasan berlapis dari pusat, pemerintah daerah, SPPG, hingga sekolah.
Gagasan ini relevan karena sekolah merupakan titik paling dekat dengan pelaksanaan MBG. Guru mengetahui jumlahsiswa yang hadir, mengenali anak dengan kebutuhan khususatau alergi makanan, melihat kualitas makanan ketika tiba, sekaligus mengetahui apakah makanan dikonsumsi atau justruterbuang. Karena itu, keterlibatan sekolah bukan sekadartambahan administratif. Sekolah dapat menjadi early warning system bagi MBG.
Sudaryono bahkan telah membuka ruang tersebut denganmeminta guru menyampaikan keluhan, temuan, maupunpersoalan pelaksanaan melalui kanal khusus BGN. Mekanisme umpan balik langsung seperti ini penting karenapengawasan program sebesar MBG tidak mungkinsepenuhnya bergantung pada inspeksi dari pusat.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan perspektif yang cukup tepat. Ia mendukungkeberlanjutan MBG karena manfaatnya bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi sekaligus meminta tata kelola, SDM, pengawasan, serta anggarannya terus dievaluasi. PresidenPrabowo Subianto juga mengambil posisi serupa denganmenegaskan, tekad meneruskan program MBG tapi denganperbaikan dan efisiensi.
Perbaikan dan efisiensi justru menjadi penting bagi masa depan MBG. Program dengan cakupan nasional dan anggaranbesar membutuhkan disiplin untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang terukur.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pun mendorong proses penataan dilakukan secara cepat karena kebutuhan masyarakatterhadap program tetap berjalan. Artinya, pembenahan tidakharus dilakukan dengan menghentikan pelayanan. Perbaikandapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan manfaat.
Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh pembenahantersebut bertemu dalam satu arsitektur tata Kelola, data penerima yang presisi, standar keamanan pangan yang kuat, SDM profesional, pengawasan berlapis, kanal pengaduanyang responsif, digitalisasi, serta pertanggungjawabananggaran yang transparan. Rantai pasok lokal juga dapatmenjadi bagian penting. Ketika kebutuhan bahan panganSPPG dipertemukan secara sehat dengan petani, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal, MBG tidak hanyamenjadi kebijakan gizi, tetapi sekaligus menciptakanpermintaan ekonomi yang produktif di daerah.
Pada titik inilah kita seharusnya membaca pembenahan MBG secara lebih utuh. Temuan masalah tidak selalu berartikegagalan kebijakan. Temuan yang diikuti koreksi justrumenunjukkan mekanisme pengendalian mulai bekerja. MBG memang belum sempurna. Program sebesar ini pun tidakrealistis dituntut sempurna sejak awal. Namun, komitmenmemperbaiki data, memperketat pengawasan, mengevaluasiSDM, melibatkan pemerintah daerah dan sekolah, sertamengukur manfaat secara lebih presisi menunjukkan arahyang semakin matang.
*) Pemerhati Kebijakan Publik