Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan di berbagai wilayah.
“Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu,” ujar Mu’ti.
Pada 2025, program revitalisasi menjangkau 16.167 satuan pendidikan, melampaui target awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan. Program tersebut memberikan manfaat kepada lebih dari 4,2 juta peserta didik di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pemerintah kemudian meningkatkan sasaran revitalisasi pada 2026 menjadi 51.744 satuan pendidikan, termasuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta terdampak bencana.
Hingga 28 September 2026, bantuan revitalisasi telah disalurkan kepada 38.586 satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas sekolah diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
Pelaksanaannya juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja setempat sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Selain pembenahan fasilitas fisik, pemerintah memperluas digitalisasi pembelajaran. Sekitar 289 ribu satuan pendidikan telah menerima perangkat digital sejak 2025, termasuk Papan Interaktif Digital (PID), laptop, dan perangkat penyimpanan eksternal.
Namun, perluasan program juga perlu disertai pemerataan akses sekolah dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Agita Nurfianti, mendorong ketersediaan pemerataan sekolah, khususnya pada jenjang SMP, SMA, dan SMK di sejumlah wilayah.
“Kalau SD relatif sudah tersebar, tetapi untuk SMP, apalagi SMA dan SMK masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah di sekitarnya. Padahal, jarak sekolah menjadi salah satu pertimbangan penting bagi orang tua dalam menyekolahkan anaknya,” tutur Agita.
Menurut Agita, perencanaan revitalisasi didorong untuk mempertimbangkan persebaran penduduk, kebutuhan peserta didik, aksesibilitas, serta daya tampung sekolah.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berfokus pada perbaikan bangunan, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan jumlah siswa antarsekolah dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
“Revitalisasi sekolah harus menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Semua ingin sekolah yang layak, aman, dan nyaman, tetapi juga mudah dijangkau oleh anak-anak. Dengan begitu, pemerataan pendidikan tidak hanya terlihat dari kondisi bangunan sekolah, melainkan juga dari semakin terbukanya akses pendidikan bagi seluruh anak,” pungkas Agita.
[w.R]