Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membuka blokir anggaran yang sebelumnya tertahan karena berbagai pertimbangan administratif dan teknis. Langkah ini diambil guna memastikan realisasi program berjalan tepat waktu serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Tujuannya untuk mempercepat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah.
Kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja KL, kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah,” kata Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu mengatakan bahwa efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
“Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Secara rinci, anggaran sebesar Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Menurut Wamenkeu Suahasil, proses tersebut memungkinkan kementerian dan lembaga untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional.
Efek langsung dari pembukaan blokir ini tercermin dalam akselerasi realisasi belanja Kementerian/Lembaga. Wamenkeu Suahasil mengatakan realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp24,4 triliun, pada Februari 2025 sebesar Rp83,6 triliun, dan pada Maret 2025 meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun.
“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” jelas Wamenkeu Suahasil. **
[09.34, 11/5/2025] +62 851-2353-0402: Proses Efisiensi Selesai Pemerintah Buka Blokir Anggaran Rp 86.6 T
Jakarta – Pemerintah resmi membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan dari 99 kementerian dan lembaga (K/L). Pembukaan blokir ini dilakukan setelah rampungnya proses efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebagai bagian dari langkah reformasi fiskal nasional.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan kembali anggaran, melakukan relokasi, membuka blokir, serta mengambil berbagai langkah strategis lainnya demi memastikan belanja K/L lebih tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pemerintah.
“Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Suahasil Nazara.
Rincian dari pembukaan blokir tersebut terdiri dari Rp33,11 triliun yang dialokasikan untuk restrukturisasi 23 K/L baru dalam Kabinet Merah Putih, serta Rp53,49 triliun untuk membuka blokir anggaran pada 76 K/L lainnya. Realisasi ini tercatat hingga 25 April 2025. Sejalan dengan pembukaan blokir tersebut, penyerapan anggaran belanja K/L mulai meningkat sejak Maret.
Langkah pembukaan blokir anggaran juga mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang bulan Maret 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp113,6 triliun angka yang melampaui akumulasi belanja dalam dua bulan pertama tahun ini.
“Ini yang kami sebut terjadi akselerasi belanja,” tambah Suahasil Nazara.
Secara rinci, belanja dari K/L hasil restrukturisasi tercatat sebesar Rp5,2 triliun pada Februari, kemudian melonjak menjadi Rp24,7 triliun pada Maret. Sementara itu, belanja K/L lainnya pada Februari mencapai Rp22,8 triliun dan melonjak menjadi Rp171,3 triliun setelah blokir dicabut.
Selaras dengan itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya realokasi anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Fokusnya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran negara benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Seperti Bapak Presiden sampaikan, penciptaan kesempatan kerja, menciptakan produktivitas, menghasilkan devisa, atau menghemat devisa, termasuk mendorong industrialisasi untuk hilirisasi. Ini semuanya akan kita koordinasikan dan kita laksanakan dalam sebulan ke depan,” jelas Sri Mulyani.
Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan produktif demi meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mengalihkan dana ke program-program prioritas.