Tokoh Adat Papua Sambut Positif Komitmen Pemerintah Kelola Nikel Demi Pembangunan Berkelanjutan
Papua – Dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, dukungan tersebut datang dari tanah Papua, tepatnya dari Ondoafi…
Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding Dukung Pengelolaan Tambang Nikel Demi Papua Maju
Papua – Ondoafi atau Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengelolaan tambang nikel secara berkelanjutan di Papua sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Ia menilai bahwa…
Ondoafi Tanah Tabi Apresiasi Kebijakan Nikel Raja Ampat Pemerintah untuk Majukan Papua
Papua – Kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan sektor nikel di Papua khususnya Raja Ampat mendapat dukungan dari tokoh adat. Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, menyambut baik masuknya investasi…
Tokoh Adat Papua Dukung Pengelolaan Nikel Raja Ampat yang Adil demi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Papua – Dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan tambang nikel di Papua khususunya di Raja Ampat yang kembali ditegaskan oleh tokoh adat. Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, mengatakan…
Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Desa di Papua Barat
Manokwari – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah strategis ini…
Koperasi Desa Merah Putih sebagai Solusi Ekonomi Inklusif di Papua
Oleh : Loa Murib Pembangunan ekonomi di Papua tidak hanya harus menjangkau kota-kota besar, tetapi juga menyentuh akar rumput di tingkat kampung dan kelurahan. Dalam konteks ini, pembentukan Koperasi Desa…
Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini…
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya…
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel.…
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam…