Swasembada Energi Dorong Papua Lebih Mandiri dan Sejahtera
PAPUA – Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional terus diperkuat dengan menempatkan Papua sebagai wilayah prioritas. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian energi sekaligus memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden yang menetapkan Papua sebagai kawasan penting pengembangan energi berkelanjutan nasional. Menurut dia, kebijakan tersebut menjawab tantangan ketimpangan akses listrik.
Ia menilai masih banyak wilayah di Papua belum menikmati layanan listrik memadai meskipun memiliki sumber daya alam melimpah. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan karena energi merupakan fondasi kesejahteraan.
Rivqy menegaskan pembangunan energi berkelanjutan harus berjalan seiring pemerataan listrik nasional. Ia menekankan pentingnya keadilan energi bagi seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.
“Pengembangan energi berkelanjutan bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga soal keadilan. Energi baru dan terbarukan adalah jalan terbaik untuk memastikan listrik hadir secara merata, dari kota besar hingga wilayah terluar,” kata Rivqy.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan Papua sebagai pilar penting strategi kemandirian energi nasional. Pemerintah memandang Papua memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menekankan pembangunan energi harus memastikan manfaat langsung dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada distribusi bahan bakar mahal.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegas Presiden.
Langkah ini juga sejalan dengan strategi swasembada energi nasional yang menekankan pemanfaatan sumber daya lokal. Pengembangan energi di Papua diharapkan memperkuat ekonomi daerah dan membuka peluang baru.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan Papua diproyeksikan menjadi kontributor penting produksi bioetanol nasional. Pemerintah telah menyiapkan target pengembangan sebagai bagian strategi swasembada energi.
“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.
Penguatan sektor energi di Papua diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Ketersediaan energi yang andal menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah secara berkelanjutan.
.Jakarta – Investasi energi bersih terus diperkuat untuk mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon. PT Pertamina (Persero) memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui pengembangan Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, yang terintegrasi dengan proyek percontohan (pilot project) hidrogen hijau di Ulubelu, Lampung.
Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan fasilitas strategis yang menyuplai sekitar 35–40 persen kebutuhan LPG nasional dengan kapasitas penyimpanan 98.000 metrik ton. Transformasi ini menjadi bagian dari implementasi Roadmap Net Zero Emission (NZE) 2060 Pertamina sekaligus penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.
Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.
“Transformasi ini memastikan bahwa infrastruktur energi nasional tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga relevan dengan standar keberlanjutan global. Dengan mengintegrasikan teknologi hijau dan tata kelola yang lebih baik, Pertamina memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko jangka panjang,” ujar Agung.
Sebagai bagian dari terobosan dekarbonisasi, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengalokasikan investasi sekitar tiga juta dolar AS untuk proyek percontohan hidrogen hijau di Ulubelu.
“Untuk pilot project green hydrogen yang kita lakukan ini (investasinya) kurang lebih sekitar tiga juta dolar AS,” kata Direktur Utama PGE Ahmad Yani.
Proyek tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 80–100 kilogram hidrogen hijau per hari berbasis listrik panas bumi dengan efisiensi sekitar 80 persen. Sekitar 80 persen produksi direncanakan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon di Terminal LPG Tanjung Sekong melalui teknologi fuel cell.
“Sekitar 80 persen (hidrogen hijau) dari Ulubelu akan digunakan untuk keperluan Terminal Tanjung Sekong,” ujarnya.
Pengembangan ini dilakukan melalui sinergi antarentitas Pertamina, termasuk PT Pertamina Energy Terminal sebagai pengguna dan PT Elnusa Petrofin dalam dukungan distribusi. Proyek ditargetkan mulai beroperasi pada triwulan IV 2026 dengan masa uji coba tiga tahun sebelum dikembangkan dalam skala lebih luas.
Menurut Agung, pemanfaatan hidrogen hijau di aset strategis menunjukkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan emisi karbon sektor hilir.
“Ini menunjukkan bahwa transformasi menuju bisnis berkelanjutan tidak hanya konsep, tetapi sudah diterapkan langsung di aset operasional strategis,” ujar Agung.
Inisiatif ini diharapkan mampu memenuhi hingga 25 persen kebutuhan listrik operasional terminal sekaligus menurunkan emisi Scope 2 secara signifikan. Investasi energi bersih tersebut menjadi langkah konkret mempercepat transisi rendah karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.