Oleh: Rangkai Ahmad Yusuf
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini lebihbanyak dibicarakan dari perspektif pemenuhan gizi, kualitassumber daya manusia, dan besarnya anggaran negara. Perspektif tersebut tentu penting. Namun, ada dimensi lain yang mulai terlihat semakin nyata. MBG berpotensi menjadimesin penggerak ekonomi daerah melalui penciptaanpermintaan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan.
Dalam teori kebijakan publik, belanja pemerintah memilikinilai strategis ketika mampu menghasilkan manfaat berlapis. Satu rupiah yang dibelanjakan negara idealnya tidak berhentipada satu tujuan administratif, tetapi menciptakan multiplier effect terhadap produksi, kesempatan kerja, pendapatanmasyarakat, dan aktivitas ekonomi lainnya.
MBG mempunyai karakter yang memungkinkan efekpengganda tersebut terjadi. Setiap hari, Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah, dan berbagai bahan pangan lainnya. Kebutuhan yang berlangsung terus-menerus ini pada dasarnyamenciptakan sesuatu yang sangat dibutuhkan produsenpangan adalah kepastian pasar.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menangkap dimensi tersebutketika mengatakan bahwa MBG perlu memastikan petani, UMKM, BUMDes, koperasi, hingga masyarakat miskin di sekitar lokasi program ikut memperoleh manfaat. KonsepMBG 80 persen menggunakan produk wilayah setempat. Pihaknya ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidaktertinggal dari kemanfaatan program nasional tersebut.
Di sinilah integrasi MBG dengan Koperasi Desa/KelurahanMerah Putih (KDKMP) menjadi strategis. Persoalan klasikprodusen kecil di Indonesia sering kali bukan sekadarkemampuan memproduksi, tetapi akses terhadap pasar yang stabil. Petani dapat menghasilkan sayuran, peternakmenghasilkan telur dan ayam, tetapi mereka membutuhkanagregator yang mampu menghubungkan produksi skala kecildengan permintaan besar secara konsisten.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga melihat MBG sebagai instrumen yang dapat membantupembangunan daerah. Menurut Tito, manfaatnya bukan hanyamenekan stunting dan kemiskinan serta memperbaiki kualitassumber daya manusia. Permintaan pangan dari MBG juga dapat membantu daerah menyerap komoditas masyarakat.
Mekanisme semacam ini menarik karena MBG berpotensimenciptakan automatic demand terhadap komoditas pangan. Ketika produksi telur, ayam, ikan, atau sayuran meningkatsementara pasar melemah, kebutuhan SPPG dapat menjadisalah satu sumber permintaan yang membantu menyerapproduksi.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat belanjayang diturunkan melalui program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ikut berkontribusi terhadapkinerja investasi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal II-2026 tercatat tumbuh 6,67 persen secaratahunan dan memberikan kontribusi 2,06 poin persentaseterhadap pertumbuhan ekonomi, meningkat dibandingkan1,79 poin persentase pada kuartal sebelumnya.
Angka tersebut menunjukkan belanja sosial tidak selaluidentik dengan konsumsi semata. Jika desain kebijakannyatepat, permintaan yang diciptakan pemerintah dapat memicuinvestasi baru. SPPG membutuhkan bangunan dan peralatan. Distribusi membutuhkan kendaraan. Peternak yang memperoleh kepastian pembeli memiliki insentifmemperbesar kapasitas. Pedagang pangan membutuhkangudang. Koperasi memerlukan fasilitas penyimpanan dan logistik. Dengan kata lain, satu piring MBG sesungguhnyamempunyai rantai ekonomi yang jauh lebih panjang daripadayang terlihat.
Pemerhati isu strategis Safriady menggambarkannya secaratepat dimana uang negara tidak hanya menghasilkan makanandi atas meja anak sekolah, tetapi juga menghidupkan kandangayam, gudang pakan, koperasi, transportasi, tenaga kerja dan perdagangan lokal.
Dari perspektif pembangunan, MBG karena itu mempunyaipeluang menghasilkan dua dividen sekaligus. Dividenpertama adalah human capital dividend. Anak yang memperoleh asupan gizi lebih baik memiliki fondasikesehatan dan kemampuan belajar yang lebih baik. Dalamjangka panjang, kualitas manusia merupakan salah satu faktorpaling menentukan produktivitas sebuah negara.
Dividen kedua adalah local economic dividend. Pengadaanpangan menciptakan permintaan, permintaan mendorongproduksi, produksi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sementara pendapatan kembali berputar menjadi konsumsidan investasi di daerah.
Tentu potensi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah harus memastikan rantai pasok lokal benar-benarkompetitif, transparan dan memenuhi standar keamananpangan. Jangan sampai semangat membeli produk lokalmengorbankan kualitas, atau sebaliknya, standar pengadaanjustru terlalu rumit sehingga petani dan UMKM lokal tidakmampu masuk.
Karena itu, agenda berikutnya bukan sekadar memperluasMBG, tetapi membangun ekosistem ekonomi MBG,memetakan komoditas unggulan setiap daerah, menghubungkan produsen dengan KDKMP dan SPPG, memperkuat kapasitas UMKM pangan, membangun logistik, serta memastikan pembayaran kepada pemasok berjalan cepatdan transparan.
Ukuran keberhasilan MBG tidak semestinya hanya berapajuta porsi makanan yang dibagikan. Kita juga perlumenghitung berapa banyak telur peternak lokal terserap, berapa ton sayuran petani dibeli, berapa UMKM memperolehpasar baru, berapa lapangan kerja tercipta, dan berapa besaruang negara yang kembali berputar di desa.
Jika rantai tersebut dapat dibangun secara konsisten, MBG akan memiliki makna pembangunan yang jauh lebih besar. Di hilir, anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Di hulu, petani, peternak, nelayan, koperasi dan UMKM memperolehpasar. Di tengahnya, pekerjaan, investasi, dan aktivitasekonomi tumbuh. MBG dapat berkembang dari program pemenuhan gizi menjadi salah satu instrumen penggerakekonomi daerah, membangun manusia sekaligusmenghidupkan ekonomi dari desa.
*) Pemerhati Kebijakan Publik