Oleh: Dhita Karuniawati )*
Guna menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah mencanangkan berbagai strategi pembangunan nasional, salah satunya adalah penguatan sektor pendidikan. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat kini diadopsi dan diperkuat pemerintah sebagai alternatif inovatif dan inklusif yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan terpinggirkan. Sekolah Rakyat, yang digagas oleh komunitas atau lembaga swadaya masyarakat, bukan sekadar sarana pendidikan informal, melainkan gerakan sosial yang memiliki tujuan besar: menciptakan generasi unggul, kritis, dan berkarakter untuk menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia.
Sekolah Rakyat adalah bentuk pendidikan non-formal yang digerakkan oleh masyarakat, komunitas, atau organisasi sosial. Kini diperkuat melalui dukungan pemerintah, meskipun awalnya berbasis sukarela, Sekolah Rakyat membuka ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau masyarakat marginal. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk yang lebih fleksibel, partisipatif, dan kontekstual.
Materi pelajaran yang diajarkan tidak hanya seputar pelajaran akademis seperti matematika, bahasa, atau IPA, melainkan juga mencakup pendidikan karakter, kewirausahaan, ekologi, dan keterampilan hidup lainnya. Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara sosial dan emosional.
Pemerintah melalui Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan empat pilar utama: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
Dalam pilar pertama, peran pendidikan sangat krusial. Sekolah Rakyat, dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, berperan sebagai laboratorium sosial untuk mencetak SDM berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat hadir untuk mengakomodasi mereka yang selama ini tertinggal. Mereka yang tidak terbawa dalam proses pendidikan reguler. Pendekatannya khusus dengan kebijakan khusus. Mereka akan diperlakukan sesuai kebutuhannya, bukan diperlakukan sama.
Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah melalui program Sekolah Rakyat untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Inisiatif ini berasal dari Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa negara harus hadir untuk memuliakan orang miskin. Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan yang merata dan bermutu.
Program Sekolah Rakyat ini diatur dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penuntasan kemiskinan ekstrem, yang menempatkan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab utama, dan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan khusus yang mengedepankan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk memastikan sasaran yang tepat.
Program ini juga dilengkapi dengan sistem pendampingan dan pemetaan kemampuan siswa tanpa tes akademik sehingga pendidikan dapat diakses oleh semua anak tanpa terkecuali. Adapun fasilitas sekolah akan berupa sekolah unggulan berasrama dengan teknologi pendidikan mutakhir, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga yang memadai. Salah satu aspek penting dari Sekolah Rakyat adalah pemberdayaan orang tua siswa. Pemerintah menginisiasi serangkaian program untuk para orang tua yang menurut Gus Ipul berada di bawah kemiskinan ekstrem.
Dalam upaya meningkatkan mutu Sekolah Rakyat pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menggelar retreat bagi 53 Kepala Sekolah Rakyat secara bertahap. Pada tahap awal retreat akan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Margaguna, Jakarta Selatan, dari tanggal 16 s.d 20 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan menyatukan pemahaman serta menyelaraskan standar kerja dalam mengelola Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Peserta retreat berasal dari 53 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Kegiatan ini juga menjadi ajang memperkuat semangat kebersamaan di antara para Kepala Sekolah. Selama lima hari, para peserta menerima materi pembekalan mulai dari Kebijakan Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif Ramah Anak & HAM, Pengelolaan Sekolah Asrama, Kurikulum, hingga Bela Negara dan Manajemen Administrasi Sekolah. Pemateri berasal dari berbagai lembaga, antara lain Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kemenkumham, Kemenag, KPAI, serta TNI.
Kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan ini telah melalui proses seleksi ketat. Bahkan, seleksi dilakukan oleh Kemendikdasmen dan Kemensos dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah. Setiap daerah mengajukan sedikitnya tiga nama calon kepala sekolah, dan dari 159 peserta, terpilih 53 orang yang mengikuti tahap pertama retreat.
Domisili menjadi salah satu syarat utama, di samping sertifikasi kepala sekolah dan keterdaftaran di Kemendikdasmen. Para peserta juga menjalani tes psikologi serta penilaian atas enam kompetensi utama, seperti kemampuan memimpin dan menginisiasi perubahan, membangun jejaring, hingga menerjemahkan visi menjadi aksi nyata. Kemensos juga memastikan kesiapan mental para kepala sekolah untuk mengemban tugas di lapangan.
Kemensos menargetkan total 100 Kepala Sekolah untuk gelombang pertama Sekolah Rakyat. Sebanyak 47 nama tambahan akan diumumkan pada akhir Juni bersamaan dengan hasil seleksi 1.554 guru yang akan mendampingi sekitar 9.780 siswa di 100 titik Sekolah Rakyat. Proses pemanggilan siswa ke asrama dijadwalkan dimulai pada 14 Juli 2025.
Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer, tetapi juga tentang kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, dan kompeten. Sekolah Rakyat adalah manifestasi dari semangat perubahan yang tumbuh dari akar rumput. Sekolah Rakyat membuktikan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, bukan hanya mereka yang lahir di lingkungan beruntung.
Dengan memperluas dukungan dan pengakuan terhadap Sekolah Rakyat, Indonesia sedang membangun pondasi kuat untuk mewujudkan cita-cita besar di tahun 2045. Karena pada akhirnya, keberhasilan bangsa tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari sejauh mana setiap anak bisa bermimpi dan mewujudkan mimpinya melalui pendidikan yang bermakna.
)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia